Wawancara Esklusif bersama Tokoh Kabupaten Bandung Barat ternama, Ir Apung Hadiat Purwoko, M.Si.
Bandung Barat 23 Agustus 2024,
Ketika ditemui Awak Media Trust3Media disela sela kesibukannya Apih Apung sapaan akrabnya,
Ditanya perihal Isu yang sedang hangat hanyatnya yang berkenaan dengan
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait undang-undang pemilu, apa pendapat apih apung dan apakah dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap calon bupati dan partai non-parlemen.
Dengan santai apih apung menjawab dan Berikut menurut analisis apih apung mengenai peluang bagi calon bupati, peluang partai non-parlemen, serta dampak positif dan negatifnya di masyarakat.
Ada beberapa Poin penting sebagai Peluang bagi Calon Bupati
1. Peluang untuk Calon Independen: Jika keputusan MK membuka peluang bagi calon independen untuk berpartisipasi dalam pemilu, ini dapat meningkatkan jumlah calon bupati yang beragam. Calon independen sering kali dianggap lebih dekat dengan masyarakat karena tidak terikat pada partai politik tertentu.
2. Persaingan yang Lebih Sehat: Dengan adanya keputusan yang mungkin mengubah syarat pencalonan, calon bupati dari berbagai latar belakang, termasuk yang sebelumnya tidak memiliki akses, dapat bersaing. Ini dapat menciptakan kompetisi yang lebih sehat dan mendorong calon untuk lebih fokus pada program kerja yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Lanjut apih apung menyampaikan Peluang bagi Partai Non-Parlemen
1. Kesempatan untuk Mendaftar: Jika keputusan MK memberikan ruang bagi partai non-parlemen untuk ikut serta dalam pemilu, ini akan membuka peluang bagi mereka untuk mendapatkan kursi di pemerintahan daerah. Partai-partai ini sering kali memiliki ideologi dan program yang berbeda dari partai besar, sehingga dapat menawarkan alternatif bagi pemilih.
2. Meningkatnya Partisipasi Politik: Dengan adanya partai non-parlemen yang dapat berpartisipasi, diharapkan akan ada peningkatan partisipasi politik di kalangan masyarakat. Ini dapat mendorong lebih banyak orang untuk terlibat dalam proses demokrasi.
Ketika ditanya awak media prihal dampak Positif dan Negatif atas hal tersebut apih apung menyampaikan penjelalan,
Seraya menjawab, tentu ada dampaknya dan Dampak Positifnya
1. Diversifikasi Pilihan: Masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan dalam memilih pemimpin daerah, yang dapat menciptakan pemerintahan yang lebih representatif.
2. Peningkatan Kualitas Pemimpin: Dengan adanya lebih banyak calon dan partai, diharapkan akan ada peningkatan kualitas pemimpin yang terpilih, karena mereka harus bersaing untuk mendapatkan dukungan masyarakat.
3. Mendorong Inovasi dan Program Baru: Calon dan partai yang baru dapat membawa ide-ide segar dan inovatif yang mungkin tidak dipertimbangkan oleh partai-partai besar.
Untuk dampak Negatifnya adalah, apih apung melanjutkan
Dampak Negatifnya
1. Polarisasi Masyarakat: Dengan meningkatnya jumlah calon dan partai, ada kemungkinan terjadinya polarisasi di masyarakat, di mana kelompok-kelompok tertentu mungkin saling berseberangan dalam mendukung calon atau partai pilihan mereka.
2. Kebingungan Pemilih: Banyaknya pilihan dapat menyebabkan kebingungan di kalangan pemilih, terutama jika mereka tidak memiliki informasi yang cukup tentang calon dan partai yang ada.
3. Potensi Konflik: Persaingan yang ketat antara calon dan partai dapat memicu konflik, baik secara verbal maupun fisik, terutama jika kampanye dilakukan dengan cara yang tidak etis.
Awak media melanjutkan pertanyaan apa kesimpulan yang bisa disampaikan.
Kesimpulan :
Keputusan MK terkait undang-undang pemilu memiliki potensi untuk membawa perubahan positif dalam sistem pemilihan kepala daerah, dengan memberikan peluang lebih besar bagi calon bupati dan partai non-parlemen. Namun, penting bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk tetap waspada terhadap dampak negatif yang mungkin timbul, serta memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara adil dan transparan. Edukasi pemilih juga menjadi kunci untuk mengurangi kebingungan dan meningkatkan partisipasi politik yang sehat.
Diberlakukannya, keputusan MK. dan dibatalkannya RUU Pilkada, dapat merubah konstalasi politik pilkada di Kabupaten Bandung Barat. Tutupnya
(Red Trust3Media KBB)
ADH
